Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Jalan Keluar Kemiskinan Membutuhkan Kebijakan Nyata, Bukan Hanya Retorika

Oleh : Widya Rahayu 
Lingkar Studi Muslimah Bali

Pernyataan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah kunci pengentasan kemiskinan adalah hal yang tak terbantahkan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN 2025. 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.

“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” tegas Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun, menurut Kepala Negara, pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan. Dikutip (Presiden RI.com) 

Pernyataan ini tentu memberikan harapan besar kepada masyarakat. Namun, harapan tersebut akan sirna jika tidak diiringi kebijakan nyata yang benar-benar berpihak pada rakyat. Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa kebijakan yang ada justru kerap membebani masyarakat, terutama dalam sistem kapitalisme yang mendominasi kehidupan saat ini.  

Kapitalisasi Pendidikan dan Kesehatan: Beban yang Kian Berat

Dikutip dari VIVA – Bagi banyak masyarakat Indonesia, iuran BPJS Kesehatan selalu menjadi topik pembicaraan yang tak terhindarkan. Sebagian besar masyarakat sudah merasakan manfaatnya, tetapi juga tak sedikit yang merasa terbebani dengan kenaikan tarif iuran yang sering terjadi. Apalagi menjelang akhir tahun 2024, perubahan iuran BPJS Kesehatan menjadi perhatian besar bagi seluruh peserta. Mulai 9 Desember 2024, iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 akan mengalami penyesuaian yang tentunya akan mempengaruhi anggaran rumah tangga setiap peserta.

Di bawah sistem kapitalisme, pendidikan dan kesehatan telah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku pada Desember 2024 adalah salah satu contohnya. Alih-alih memberikan akses kesehatan yang lebih mudah, kebijakan ini justru memperberat beban rakyat. Masyarakat kelas bawah yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari kini harus menghadapi kenaikan biaya layanan kesehatan.  

Di sektor pendidikan, kapitalisasi tampak jelas dengan mahalnya biaya sekolah dan perguruan tinggi. Meskipun pemerintah menyediakan pendidikan gratis hingga tingkat tertentu, kualitas layanan yang diberikan sering kali jauh dari memadai. Akibatnya, masyarakat tetap harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik melalui bimbingan belajar, pembelian buku, maupun biaya seragam.  

Ironisnya, berbagai pungutan pajak yang dikenakan kepada masyarakat semakin menambah beban. Dalam sistem kapitalisme, pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara, sehingga rakyat terus dipaksa membayar untuk layanan yang seharusnya menjadi hak dasar mereka.  

Retorika Tanpa Kebijakan Konkret

Retorika tentang prioritas pendidikan dan kesehatan sering kali tidak sejalan dengan kebijakan yang diterapkan. Pengurangan anggaran Minimum Basic Guarantee (MBG) dalam beberapa tahun terakhir adalah bukti nyata ketidakkonsistenan tersebut. MBG, yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, justru dikurangi dengan alasan keterbatasan anggaran.  

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kapitalisme tidak dirancang untuk melayani kebutuhan rakyat secara menyeluruh. Sebaliknya, sistem ini lebih berorientasi pada keuntungan dan kepentingan segelintir elit. Para penguasa populis sering kali hanya mengandalkan pencitraan tanpa memberikan solusi nyata atas masalah yang dihadapi masyarakat.  

Islam: Solusi Hakiki dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan

Berbeda dengan kapitalisme, Islam menetapkan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan pokok rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam sistem Islam, pemimpin memiliki kewajiban penuh untuk mengurus rakyatnya dengan baik, tanpa membebani mereka dengan biaya yang tidak perlu.  

1. Pendidikan Gratis dan Berkualitas
Dalam Islam, pendidikan merupakan hak setiap individu yang harus dipenuhi oleh negara. Negara bertanggung jawab menyediakan pendidikan gratis hingga tingkat tertinggi, termasuk pendidikan tinggi yang berkualitas. Sistem pendidikan Islam dirancang untuk membentuk individu yang bertakwa, cerdas, dan memiliki kepribadian Islam yang kuat.  

Sumber pendanaan untuk pendidikan berasal dari Baitul Mal, yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sumber ini mencakup pendapatan dari hasil pengelolaan sumber daya alam, zakat, jizyah, dan kharaj. Dengan mekanisme ini, negara tidak perlu membebani rakyat dengan pajak yang tinggi atau biaya pendidikan yang mahal.  

2. Kesehatan Gratis untuk Semua
Layanan kesehatan dalam Islam juga diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat, tanpa diskriminasi. Rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya dikelola oleh negara dan didanai dari Baitul Mal. Pelayanan kesehatan diberikan dengan standar terbaik, karena dalam Islam, menjaga kesehatan masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab negara.  

Selain itu, Islam melarang segala bentuk privatisasi layanan kesehatan yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan tersebut. Sistem ini memastikan bahwa setiap individu, baik kaya maupun miskin, mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.  

3. Kebijakan yang Tidak Membebani Rakyat
Islam melarang pemimpin untuk membuat kebijakan yang menyulitkan rakyat. Dalam sistem ekonomi Islam, pajak hanya diberlakukan dalam kondisi tertentu dan sifatnya sementara. Sebaliknya, negara mengandalkan sumber pendapatan lain yang lebih stabil dan adil, seperti pengelolaan sumber daya alam dan zakat.  

Dengan kebijakan ini, rakyat tidak perlu khawatir akan kenaikan biaya layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, mereka dapat fokus pada pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup.  

Peran Pemimpin dalam Islam

Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan rakyat yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan mereka. Rasulullah ﷺ bersabda:  

"Imam (pemimpin) adalah pengurus, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang ia urus." (HR Bukhari dan Muslim).  

Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak boleh hanya mengandalkan retorika atau pencitraan untuk meraih popularitas. Sebaliknya, ia harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar membawa manfaat bagi rakyat.  

Kebutuhan akan Sistem Islam yang Kaffah

Krisis pendidikan dan kesehatan yang terjadi saat ini adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme yang cacat. Untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh, diperlukan perubahan mendasar menuju sistem Islam yang kafah. Sistem ini tidak hanya menawarkan solusi atas masalah pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, hukum, dan politik.  

Islam tidak hanya memberikan hak kepada rakyat, tetapi juga memastikan bahwa hak tersebut dapat terpenuhi dengan mekanisme yang adil dan efektif. Dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.  

Kesimpulan

Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan memang menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, tanpa kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat, pernyataan tersebut hanya akan menjadi retorika kosong. Sistem kapitalisme yang mendominasi saat ini telah terbukti gagal memberikan solusi atas masalah ini.  

Islam, dengan sistemnya yang sempurna, menawarkan solusi hakiki untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara, Islam memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan layak dan bermartabat.  

Sudah saatnya kita meninggalkan sistem kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir elit dan beralih kepada sistem Islam yang menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hanya dengan penerapan syariat Islam secara kafah, kita dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera.