Pendidikan Solusinya Islam

Oleh : Daniaty Agniya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai tindakan yang dilakukan guru sekolah dasar (SD) yang meminta siswanya untuk duduk di lantai, karena menunggak biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sesungguhnya tindakan ini tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip pendidikan, yang menjunjung tinggi hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi" kompas.com, Minggu (12/1/2025).

Miris pendidikan seharusnya menjadi hak setiap rakyat. Namun sejatinya dalam sistem kapitalisme sekuler saat ini, justru negara tidak hadir secara nyata dalam mengurus pendidikan, dapat kita lihat di antaranya tampak dari kurangnya sarana pendidikan.

Negara juga yang menyerahkan persoalan pendidikan pada swasta yang berorientasi mencari keuntungan. Ini adalah tanda negara yang berbasis kapitalisasi, negara kapitalis pendidikan menjadi ladang bisnis.

Kasus dihukumnya siswa yang belum membayar SPP tidak akan terjadi ketika pendidikan bisa diakses secara gratis oleh semua siswa. Pendidikan merupakan tanggung jawab negara dan seluruh pembiayaan pendidikan maupun menyangkut gaji para guru, sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara seharusnya, tapi negara hari ini memakai sistem kapitalis yang terjadi ya seperti itu sampai siswa duduk di lantai karena menunggak biaya spp.

Berbeda dengan sistem Islam dalam sistem Islam, Islam menetapkan bahwa pendidikan adalah kewajiban bagi negara, karena pendidikan adalah hak setiap individu dan juga masyarakat karena melalui pendidikan seseorang akan mendapatkan ilmu, negara mengadopsi politik pendidikan Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah, ilmu pendidikan termasuk dalam layanan gratis untuk semua warga negara Khilafah, baik untuk siswa kaya maupun miskin. Baik cerdas atau tidak.

Negara wajib mewujudkan pendidikan gratis kepada rakyatnya, negara wajib menjamin kebutuhan rakyatnya termasuk terselenggaranya pendidikan gratis dan berkualitas, karena negara memiliki sumber dana yang banyak. Negara memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan rakyat pemenuhan hak pendidikan, digunakan untuk membiayai semua sarana dan prasarana pendidikan dan juga guru berkualitas.

Negara akan memberikan  layanan pendidikan gratis dan berkualitas karena ditopang oleh sistem keuangan yang kokoh berbasis Baitul mal, Baitul mal memiliki tiga pos pemasukan yaitu pos, kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan sumber daya alam, negara akan mengatur sesuai dengan sistem Islam dan tidak akan ada kasus siswa yang dihukum karena keterlambatan soal biaya.

Seperti sabda Rasulullah Saw " Seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat" (HR Bukhari). Jadi negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin hak pendidikan sejak usia dini, sehingga pendidikan tinggi.

Oleh karena itu umat muslim harus sadar bahwa solusi hakiki bagi pendidikan, sejatinya itu adalah kembali kepada solusi Islam  yaitu dengan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah.

Wallahu alam bishawab