Makan Bergizi Gratis Bukan Solusi

Oleh : Elih Lisnawati

Sudah hampir satu tahun pemerintahan menguji coba Program Makan Bergizi gratis (MBG) yang telah dibagikan di beberapa daerah di pulau Jawa. Uji coba tersebut hanya diberikan kepada anak-anak dan ibu hamil saja. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan anggaran pengeluaran biaya uji coba program MBG ini senilai Rp10 ribu per porsi untuk kecukupan 600-700 kalori. Jakarta, Sabtu (30/11/2024) dikutip dari REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA.

Pembiayaan Program uji coba makan gratis tersebut murni dari APBN, tetapi dalam tahapan program ini semakin tampak melibatkan pihak para penguasa dan pengusaha swasta. Karena pihak swasta telah mendapatkan izin untuk memasok barang material untuk MBG.

Pemerintah beralasan bahwa program tersebut memiliki potensi untuk membuka lapangan pekerjaan, dengan cara perekrutan SDM. Untuk perusahaan yang membutuhkan pekerja sehingga yang menentukan upah pekerja adalah pihak swasta yang memiliki tujuan supaya mendapatkan keuntungan. Alih-alih menanggulangi pengangguran, ujung -ujungnya tetap bermasalah karena peran penguasa diserahkan kepada pihak swasta.

Pemerintah telah menunjukkan bahwa program MBG tersebut tidak lebih sebagai ruang bisnis bagi segelintir orang. Keinginan mempunyai cita-cita ingin mewujudkan generasi sehat nyatanya tidak mampu secara mandiri, malah membuka keran bagi para koruptor karena telah melibatkan mega proyek MBG juga telah melibatkan banyak pihak untuk pengadaan barang dan memasukkan jasa pekerja yang berpotensi membuka celah korupsi.

Anggaran MBG untuk tahap awal saja hampir Rp 800 miliar per hari atau 75% dari total perkiraan anggaran sebesar Rp1,2 triliun per hari. Dana sebesar ini tentunya sangat rawan disalahgunakan, dikarenakan saat ini marak sekali para pejabat yang korupsi yang tidak takut mengambil dana operasional. Karena dalam sistem kapitalisme sekuler tidak memperdulikan antara halal dan haram yang terpenting mendapatkan cuan.

Dari hasil program MBG masyarakat bisa menyaksikan bagaimana harga porsian makanan bergizi gratis terus  berubah-ubah, yang sebelumnya harga seporsi MBG Rp15.000 turun sampai setengahnya yakni sebesar Rp7.500.

Itulah pemerintah dalam sistem kapitalisme sekuler jauh panggang daripada api lebih banyak menguntungkan para penguasa dan pengusaha dibandingkan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk berinvestasi dalam mewujudkan SDM yang kuat dan berkualitas sungguh ironi karena dari penelaahan program MBG ini tidak ubahnya upaya tambal sulam untuk menyelesaikan problem generasi, khususnya problem stunting sulit diselesaikan walaupun dengan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah kekurangan gizi tetap belum mendapatkan keberhasilan yang memuaskan.
Malah memunculkan efek domino tingginya angka pengangguran dan semakin meningkatnya kemiskinan sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak sesuai standar.

Program MBG pemerintah yang di gembor -gemborkan saat ini sejatinya hanya solusi yang parsial ala kapitalis karena tidak sampai kepada akar masalah. Permasalahannya adalah kurangnya lapangan pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok untuk sehari-hari sekaligus mengisyaratkan bahwa kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Yang seharusnya negara berperan melindungi dan memenuhi kebutuhan pokok (primer) bagi seluruh rakyatnya bukan hanya anak -anak dan ibu hamil saja.

Bahkan negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki,karena seseorang harus bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri,keluarga,saudara dan kerabatnya.
Negara juga wajib memfasilitasi berupa layanan keamanan, pendidikan, dan kesehatan dengan memberikan pelayanan yang maksimal dari   pendapatan negara yang bersumber dari pos-pos yang terdiri dari harta fai’, ghanimah, anfal, kharaj, dan jizyah dan hak milik negara yakni usyur, khumus, dan rikaz yang tersimpan di baitul mall

Islam menempatkan penguasa sebagai pengurus (raa’in) sekaligus pelindung (junnah) rakyatnya. Pemimpin adalah mereka yang diberi amanah dan Allah akan menghisab amanah kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan yang amanah adalah kunci terwujudnya kesejahteraan yang hakiki.

Spirit keimanan ini pula yang akan mencegah penguasa untuk melakukan korupsi dan menyalahgunakan amanah.

Untuk itu mari kita bersama-sama untuk memperjuangkan syari'at Islam secara kaffah supaya secepatnya bisa diterapkan di negeri ini karena hanya dengan sistem kepemimpinan khilafah Islam lah hidup akan sejahtera yang akan mampu memenuhi kebutuhan sandang maupun pangan dapat terpenuhi.

Wallahu a’lam bishowab.