Kelangkaan Gas LPG 3 Kg, Membuat Geram Masyarakat

Oleh : Umi Fahri 

Masyarakat di berbagai daerah, mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg dalam beberapa hari terakhir. Hal ini menyebabkan harga "gas melon" tersebut melonjak di pasaran, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Di beberapa wilayah seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan warga rela antri berjam-jam di pangkalan resmi, namun sering kali pulang dengan tangan kosong karena stok terbatas. Beberapa pedagang eceran bahkan menjual gas elpiji dengan harga jauh di atas harga normal.

Pihak Pertamina melalui pernyataan resminya, mengakui adanya lonjakan permintaan yang tidak sebanding dengan ketersediaan stok, terutama akibat peningkatan konsumsi rumah tangga dan usaha kecil. Dengan kondisi ini, warga berharap agar pemerintah segera mengambil langkah kongkret untuk mengatasi kelangkaan dan menormalkan harga gas elpiji 3 kg, supaya kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi.

Kelangkaan gas ini, dipicu adanya kebijakan baru dari pemerintah yang membatasi penjualan gas elpiji 3 kg. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadila beralasan, pembatasan penjualan ini untuk mencegah permainan harga yang kerap dilakukan oleh oknum.

Kebijakan ini mengatur tentang pembatasan penjualan gas elpiji 3 kg di tingkat pengecer, dan hanya boleh dilaksanakan di pangkalan atau penyalur resmi Pertamina. Kebijakan tersebut sudah berlaku sejak tanggal 1 Februari 2025. Namun baru beberapa hari diberlakukan kebijakan ini, sudah menimbulkan banyak respon negatif dari berbagai elemen masyarakat, terutama menengah ke bawah.

Bagaimana tidak, masyarakat merasa kebijakan ini menyulitkan mereka dalam mendapatkan gas elpiji 3 kg, disebabkan jarak antara pangkalan dengan rumah yang cukup jauh. Tidak hanya itu saja, jam operasionalnya pun sangat singkat. Berbeda dengan pengencer di warung-warung terdekat, selain jaraknya lebih dekat jam operasionalnya relatif lebih lama, meskipun harga jualnya lebih mahal.

Semua ini terjadi dikarenakan hasil kebatilan sistem kapitalisme yang diterapkan ditengah-tengah kehidupan. Kondisi hukum permintaan dan penawaran yang di adopsi dalam sistem ini, berakibat pada penawaran harga yang tinggi untuk mendapatkan barang yang diperlukan. Sehingga secara otomatis, harga barang tersebut menjadi naik melebihi harga normalnya.

Seharusnya ketika terjadi peningkatan permintaan di atas jumlah barang yang beredar di pasar, maka harga barang tersebut akan naik sesuai faktor-faktor produksinya. Peningkatan terhadap permintaan barang mempengaruhi produsen untuk menambah jumlah pasokan barang. Hal ini selalu berulang dan harga akan kembali seperti semula.

Nyatanya sistem yang ada saat ini, menyuguhkan fakta minimnya peran negara dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Negara mencukupkan diri sebagai fasilitator kebijakan, akan tetapi luput dalam memastikan tercukupinya kebutuhan masyarakat dari individu per individu. Sehingga rakyat sendirilah yang berjibaku dalam memenuhi seluruh kebutuhannya.

Semua fenomena tersebut sungguh berbeda dengan penerapan sistem Islam di tengah kehidupan. Karena sesungguhnya rakyat membutuhkan penerapan hukum syariat dalam tataran secara global. Hanya sistem Islam yang dapat menjalankan politik ekonomi, dengan memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat serta senantiasa memantau aktivitas ekonomi, ataupun perdagangan yang berbasis sektor ekonomi non-riil di dalam negeri.

Jika sistem ekonomi telah diberlakukan secara global, maka secara otomatis praktik-praktik ekonomi spekulatif. Sebagaimana kondisi saat ini yang menguntungkan segelintir perusahaan multinasional, ataupun sebagian pemain-pemain perdagangan spekulan yang tentunya akan tersingkir dengan sendirinya. Karena dalam politik ekonomi Islam, sangat menjamin kebutuhan setiap individu yang tidak hanya untuk kaum muslim saja, melainkan non-muslim yang menjadi warga negara tanpa ada perbedaan.

Sangat jelas bahwasanya permasalahan yang ada saat ini, membutuhkan perubahan yang bersifat sistematis. Sehingga mampu merubah paradigma sistem yang membuat rakyat terpuruk, dan menjadikannya pelayanan kepada rakyat dengan menyeluruh pada setiap kebutuhan mendasar mereka, tanpa terkecuali. Sistem Islam adalah alternatif tunggal pengganti sistem yang ada, untuk penyelenggara pemenuhan kebutuhan masyarakat secara totalitas.

Wallahu a'lam bishawab