Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat, Bukti Gagalnya Negara dalam Sistem Kapitalisme

Oleh : Siti Rodiah 

Kecelakaan lalu lintas merupakan momok yang menakutkan pagi para pengguna jalan. Bagaimana tidak, dari tahun ke tahun kita selalu disuguhkan dengan berita kecelakaan lalu lintas yang menelan banyak korban. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, ditengah meningkat nya jumlah kendaraan tapi tidak dibarengi dengan jumlah peningkatan keselamatan bagi para pengguna jalan.

Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Kakorlantas Polri) Inspektur Jenderal Aan Suhanan merilis data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024. Menurut data tersebut, setidaknya 3 hingga 4 orang tewas karena kecelakaan setiap jamnya sepanjang tahun ini. (Tempo.co, 15/12/2024)

Angka tersebut meningkat nyaris 8 kali lipat dari tahun 2023 yang hanya mencapai 152 ribu kecelakaan dengan jumlah korban serupa. Dan pada tahun 2024 ini, Aan menjelaskan, 3000 lebih korban jiwa masih berusia produktif dengan gender laki-laki yang notabene mereka adalah sebagai tulang punggung keluarga. Menurutnya, hal tersebut sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dan juga pada ekonomi masyarakat karena ada nya potensi kemiskinan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Aan juga menuturkan bahwa kecelakaan lalu lintas menempati posisi ke 3 penyebab kematian terbanyak di Indonesia setelah penyakit TBC dan HIV-AIDS. Ia pun meminta masyarakat untuk menaati peraturan lalulintas agar kecelakaan lalu lintas dapat dihindari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kecelakaan di Indonesia memang terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2019, angka kecelakaan lalu lintas mencapai 116.411 kejadian. Angka itu memang sempat menurun setelah Indonesia dilanda Covid-19. Pada 2020, menurut catatan BPS, terjadi 100.028 kecelakaan sementara pada 2021 dan 2022 terjadi 103.645 dan 139.258 kecelakaan. 

Jika kita cermati dari data diatas penyebab maraknya kecelakaan lalu lintas, ada banyak faktor yang mempengaruhinya dan semuanya saling berkaitan. Contohnya saja seperti jalan yang rusak, human error, kendaraan yang tidak layak untuk dikendarai, kendaraan yang over load, rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi, minim nya lampu penerangan jalan, ruas jalan yang sempit dan lain sebagainya. Tetapi negara seakan lepas tangan dan malah menyalahkan rakyat sebagai pengguna jalan tanpa melalui evaluasi pelayanan infrastruktur transportasi yang selama ini diberikan.

Dengan banyaknya kendaraan yang ada di Indonesia sejatinya berkaitan erat dengan kebijakan otomasi yang ditetapkan oleh negara. Akibatnya banyak kendaraan yang ada di jalan raya, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Gaya hidup hedonis juga mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kendaraan khususnya kendaraan pribadi. Maka tidak heran jumlah kendaraan dijalan raya semakin membludak.

Kondisi ini tidak dibarengi dengan infrastruktur jalan yang layak, mudah serta aman untuk dilalui oleh pengguna jalan. Apalagi mekanisme perbaikan jalan begitu rumit untuk diwujudkan sehingga menghambat perbaikan jalan yang rusak. Ada apa dengan birokrasi pemerintahan kita? Kenapa begitu sulit merealisasikan perbaikan jalan yang sudah memakan banyak korban?

Bisa kita lihat semua ini terjadi akibat sistem kapitalisme sekulerisme yang diterapkan negeri ini. Sistem kapitalisme sekulerisme membuat negara abai dalam mengurus rakyat nya. Salah satunya abai atas pendidikan untuk keamanan berkendara termasuk dalam proses pembuatan SIM dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya.

Paradigma negara dalam sistem kapitalisme melahirkan konsep good governance yang hanya melayani pengusaha atau pemilik modal bukan melayani rakyat. Buktinya adalah banyaknya jalan yang rusak tapi masih belum diperbaiki, tetapi ketika menyangkut pembangunan jalan tol yang di kelola oleh pengusaha atau korporat pemerintah tanpa pikir panjang langsung membuat regulasi yang mempermudah dan memperlancar bisnis mereka serta realisasinya. 

Sampai kapanpun penguasa dalam sistem kapitalisme tidak akan pernah peduli dengan nasib rakyat. Padahal jalan umum merupakan kebutuhan rakyat yang sangat vital. Ketika jalanan rusak selain menimbulkan kecelakaan juga berdampak pada ekonomi masyarakat, karena infrastruktur jalan yang layak adalah sebagai urat nadi bagi kehidupan masyarakat itu sendiri terutama dalam proses distribusi barang dan jasa.

Dalam sistem Islam negara adalah sebagai ra'in atau pengurus rakyat yang bertanggung jawab dalam melayani dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Salah satunya adalah menyediakan infrastruktur jalan yang layak sehingga dapat menjamin aspek keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan termasuk hewan.

Kepemimpinan Umar bin Khattab bisa kita jadikan contoh sebagai kepemimpinan yang mempunyai bentuk tanggung jawab yang nyata atas penguasa kepada rakyat nya. Pada masa nya, beliau sangat memperhatikan terkait infrastruktur jalan, bahkan beliau pernah mengatakan "seandainya seekor keledai terperosok karena jalanan yang rusak , aku sangat khawatir karena aku pasti akan ditanya oleh Allah SWT. Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuk nya?"

Islam juga memiliki sistem ekonomi Islam yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat akan berbagai fasilitas penting apalagi jika dibutuhkan segera dan mendesak.  Ada mekanisme anggaran mutlak dan tanpa batas waktu untuk kebutuhan seperti ini sehingga memudahkan solusi tuntas. Adanya sumber dana yang beragam menjamin ketersediaan dana yang dibutuhkan, sehingga ketiadaan dana tidak menjadi persoalan.

Wallahu a'lam bisshawab