Kapitalisme Gagal Lindungi Gizi Rakyat, Khilafah Hadir Sebagai Solusi

Oleh : Siti Aisyah
Aktivis Dakwah

Ironi yang begitu memilukan, kala negeri yang Allah Taala limpahkan kekayaan alamnya ini, nyatanya mayoritas rakyatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Sekitar 183,7 juta orang atau setara 68% populasi masih sulit menjangkau pangan bergizi. Artinya, lebih dari separuh penduduk Indonesia tidak mampu makan makanan bergizi. (Kompas, 9-10-2022).

Data tersebut dihitung dari biaya untuk membeli makanan bergizi seimbang atau sehat sesuai standar FAO, yaitu Rp22.126 per hari atau Rp663.791 per bulan. Artinya, sebanyak 68% rakyat Indonesia tidak mampu memenuhi biaya tersebut. (Tim jurnalisme data Harian Kompas).

Secara global, terdapat 3,1 miliar jiwa atau 42% total penduduk dunia tidak dapat mengakses makanan bergizi seimbang. India adalah negara peringkat satu, sebanyak 973 juta jiwa atau 70,5% penduduknya tidak dapat mengakses makanan bergizi. Di peringkat dua ada Nigeria dengan 95,9% penduduknya tidak bisa makan makanan bergizi.

Sebab Utama Terjadinya Kemiskinan?

Mengapa ada negara berpendapatan rendah dan berpendapatan tinggi yang memengaruhi tingkat kemiskinan di negara tersebut? Pada dasarnya, sistem kapitalisme meniscayakan hal itu terjadi. Sistem ini sifatnya eksplosif dan destruktif. Eksplosif karena eksistensi ideologi ini tidak bisa dilepaskan dari cara penyebarannya, yakni penjajahan atau imperialisme. Ditambah, nilai kebebasan yang diagungkan menjadi dalih pembenar atas eksploitasi yang mereka (negara adidaya) lakukan pada negeri-negeri yang memiliki kekayaan SDA yang melimpah ruah.

Destruktif artinya sistem ini memiliki daya rusak yang dahsyat. Atas nama kebebasan kepemilikan dan liberalisasi pasar, satu atau dua individu bisa menguasai satu negara. Inilah yang disebut oligarki kapitalis. Tidak jarang pula liberalisasi dan eksploitasi mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem alam yang berpengaruh pada perubahan iklim secara ekstrem. Berapa banyak hutan dibabat demi industrialisasi? Berapa banyak pula tambang mineral bumi dikeruk demi kesenangan materi? Berapa banyak pula bencana alam terjadi karena kerakusan dan keserakahan kapitalis juga korporasi?

Kondisi ini merupakan konsekuensi dari reinventing government, yang mana negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator. Reinventing government berarti mewirausahakan birokrasi, yakni mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik. Sesuai definisinya, negara diurus layaknya mengurus sebuah perusahaan.

Dalam sebuah perusahaan, pasti ada unsur bisnis dan profit. Terdapat tiga prinsip dalam penerapan reinventing government yang begitu kental dengan nilai-nilai kapitalisme. Prinsip pertama, pemerintahan katalis (catalytic government) yang berarti negara berperan sebagai pengarah, bukan pelaksana dalam melayani urusan rakyat. Adapun yang berperan sebagai pelaksana diserahkan pada swasta atau melalui privatisasi.

Kedua, pemerintahan milik rakyat (community government). Sepintas tampak bagus, tetapi makna dari prinsip ini adalah pemerintah memberdayakan atau memberi wewenang ketimbang melayani (empowering rather than serving). Artinya, pemerintah berharap agar rakyat berdaya sendiri dengan memberi wewenang kepada masyarakat agar terselenggara pelayanan efektif dan efisien. Ini dilakukan agar kelak masyarakat mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah dengan menjadi masyarakat mandiri. Dengan kata lain, negara berlepas diri dari kewajibannya sebagai pelayan rakyat.

Ketiga, pemerintahan kompetitif (competitive government). Maksudnya ialah pemerintah menjadi pesaing bagi organisasi bisnis lainnya. Pemerintahan semacam hanya akan memberi peluang swasta bermain di banyak sektor strategis. Sebagai contoh, hari ini semakin banyak sekolah swasta dan rumah sakit swasta berdiri dalam rangka mengakomodasi pelayanan dan fasilitas publik yang masih kurang pada sekolah dan rumah sakit yang berstatus negeri. Ini contoh pelayanan dalam pendidikan dan kesehatan. Alhasil, rakyat yang hidupnya terbatas dan ekonomi pas-pasan harus merasa berpuas diri mendapat layanan publik yang ala kadarnya. Kondisi ini akan memperparah kemiskinan menjadi semakin ekstrem. 

Bahkan, di Indonesia, 6,7 juta warga diperkirakan akan mengalami kemiskinan ekstrem pada 2024 jika merujuk pada standar garis kemiskinan global, yakni USD2,15 PPP (purchasing power parity) (setara Rp10.229 per orang per hari atau Rp306.870 per bulan). Sementara itu, batas garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 ditetapkan sebesar Rp550.458 per kapita per bulan.

Inilah salah satu kecacatan kapitalisme, yakni mengukur kemiskinan dengan utak-atik angka. Sedangkan angka tersebut belum menjelaskan dengan benar kondisi rakyat yang sesungguhnya.

Hal ini tentu membahayakan generasi pada masa mendatang. Kemiskinan memicu banyak hal pada generasi, seperti meningkatnya angka putus sekolah karena biaya pendidikan makin mahal, rentan terserang penyakit karena layanan kesehatan yang sangat minim, gizi buruk, hingga kelaparan.

Oleh karenanya, untuk menyelamatkan generasi dari ancaman kemiskinan ekstrem, kita tidak bisa menyolusinya dengan paradigma kapitalisme. Lantas, dengan apa generasi dapat terselamatkan dari problem sistemis ini?

Solusi Dalam Islam Mengatasi Kemiskinan?

Hanya Islam yang mampu menyelesaikan kemiskinan ini. Sistem Islam yang sempurna memiliki jaminan agar kemiskinan bisa diselesaikan. Beberapa hal perlu dilakukan menurut Islam sebagai berikut.

Pertama, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat. Hal itu dilakukan dengan mewajibkan laki-laki mencari nafkah untuk keluarganya. Apabila tidak bisa, kewajiban itu diserahkan pada kerabat dekat. Jika tidak ada kerabat dekat, baru akan diambil alih oleh negara. Masyarakat yang kaya akan didorong untuk membantu rakyat miskin. Mereka melakukannya atas dorongan keimanan.

Kedua, Islam akan membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu individu, umum, dan negara. Individu bebas mendapatkan harta asalkan caranya tidak melanggar hukum syarak. Kepemilikan umum, seperti SDA, akan dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Swasta dilarang memilikinya. Kekayaan negara akan dikelola oleh negara untuk keperluan kenegaraan.

Ketiga, negara wajib mendistribusikan kekayaan secara merata, seperti memberikan tanah pada siapa saja yang mampu mengelola. Keempat, pembangunan ekonomi akan bertumpu pada sektor riil. Dengan begitu, kekayaan yang ada itu asli, bukan sesuatu yang tidak ada, tetapi diada-adakan.

Semua cara tadi hanya bisa dilakukan dalam sistem Islam yang sempurna. Mustahil bisa dilakukan dalam sistem kapitalisme. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim sudah sewajarnya kita kembali pada Islam yang menyeluruh. [MNews/Gz]

Negara yang menerapkan Kapitalisme gagal menjamin kualitas gizi generasi, karena pasar bebas membiarkan produk-produk berbahaya beredar luas tanpa kontrol ketat.Kapitalisme juga gagal menyejahterakan rakyatnya, terbukti lapangan kerja minim.Khilafah Islamiyah hadir sebagai solusi sistemik, mengatur ekonomi dan kehidupan rakyat berdasarkan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

Khilafah bertanggung jawab penuh atas keamanan pangan dan gizi masyarakat, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar atau korporasi.Khilafah menjamin terbukanya lapangan kerja yang luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan sektor produktif.