Indonesia Krisis Lapangan Kerja, Masyarakat Banyak yang Menjadi Pekerja Informal

Oleh: Ummu Nayra

Aktivis Dakwah

Rendahnya produktivitas dan hilangnya perlindungan kerja ternyata menjadikan masyarakat lebih memilih sebagai pekerja informal daripada pekerja formal.

Mengacu berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025, pekerja informal semakin meningkat mendekati 60%, sedangkan total angkatan kerja formal mengalami penurunan menjadi 40,6%.

Menurunnya porsi tenaga kerja formal merupakan sinyal melemahnya struktur penciptaan lapangan kerja berkualitas di Indonesia. Begitulah hasil penilaian dari Yusuf Rendy Manilet, selaku peneliti ekonom Center of Reform on Economics Indonesia. (Rabu, 6/5/2026)

“Jalur utama formalisasi tenaga kerja otomatis ikut menyempit ketika manufaktur melemah. Akhirnya, pekerja akan terserap pada sektor informal seperti jasa sederhana, ekonomi gig, dan perdagangan kecil. Padahal, seharusnya pekerja bisa masuk ke pabrik,” jelas Yusuf.
(Kontan.co.id)

Apa yang disampaikan oleh Yusuf sangatlah benar. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa sistem kapitalis sekuler telah menjadikan rakyat kecil semakin sulit untuk menjadi pekerja formal.

Di samping adanya faktor kombinasi, untuk masuk ke tenaga kerja formal, seseorang bahkan harus melewati standar persyaratan serta ijazah pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini juga didukung dengan adanya penjamin dari pihak dalam.

Hilangnya perlindungan kerja serta panjangnya jangka waktu kerja yang tidak sesuai dengan upah diduga sebagai pemicu fenomena ini. Selain itu, rentan terjadinya PHK juga merupakan faktor utamanya. Sehingga, sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk menjadi pekerja informal saja.

Bukan hanya itu, bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang pergi ke luar negeri untuk menjadi pekerja di sana, dengan alasan standar persyaratan yang diberikan oleh negara luar tidak serumit dan sesulit di negeri sendiri, walaupun mereka harus berpisah dengan keluarga tercinta.

Begitulah buah dari penerapan sistem kapitalis sekuler yang diterapkan di negeri ini, di mana negara hanya memberi kenyamanan kerja pada golongan elite saja. Sedangkan pada rakyat kecil, penguasa bahkan tidak mau tahu dengan cara apa mereka dapat bertahan hidup.

Islam Solusi Tuntas

Pemimpin dalam Negara Islam akan bertanggung jawab penuh dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang halal untuk umat, baik kepada yang muslim maupun nonmuslim (kafir dzimmi). Terutama kepada laki-laki dewasa yang merupakan wali atau kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya.

Di bidang pertanian dan perkebunan misalnya, negara akan memberikan modal dan fasilitas tanpa sistem riba. Dengan demikian, kesejahteraan untuk umat akan tercapai.

Selain itu, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara Islam, yang juga ditetapkan sebagai kepemilikan umum, akan dikelola oleh negara dengan melibatkan umat sebagai pekerja industri, baik dari segi teknis maupun tenaga profesional, tanpa sedikit pun ada campur tangan pihak asing di dalamnya.

Begitu pula dalam hal perdagangan dan jasa. Negara akan memfasilitasi kemudahan modal dan regulasi, serta mendorong sektor perdagangan dengan iklim bisnis yang sehat dan tentu saja tanpa riba.

Masyaallah, begitu indahnya hidup dalam naungan Islam. Karena penerapan hukum yang sesuai dengan syariat yang diberlakukan negara akan menjadikan umat tersejahterakan serta menjadikan pemimpin amanah di hadapan Allah SWT.

Wallahu a’lam bishawab.