Indonesia Gelap, Butuh Cahaya Islam Sebagai Penerang Menuju Kebangkitan

Oleh : Sumarni Ummu Suci

Kondisi negeri yang semakin carut marut serta kebijakan yang semakin menyulitkan rakyat membuat mahasiswa menjadi geram.

"Indonesia Gelap" menjadi tajuk aksi yang di gelar oleh ribuan mahasiswa yang bergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI).

Aksi "Indonesia Gelap" di gelar sebagai respon terhadap berbagai keputusan pemerintah yang di anggap merugikan rakyat dan mengancam masa depan generasi muda.

Aksi "Indonesia Gelap" terjadi hampir sepekan, mulai dari senin 17 februari hingga jum'at 21 februari 2025 lalu.

Aksi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, sejumlah daerah di antaranya di Palembang, Medan, Jakarta, Yogyakart, hingga Mataram juga melakukan aksi yang sama.

Aksi ini menghasilkan tuntutan Multidimensi.Mulai dari pendidikan, proyek Strategis Nasional (PSN), Undang - Undang Minerba, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lainnya.

Sebagaimana aksi sebelimnya tuntutan yang di sampaikan ingin diselesaikan dengan solusi praktis. Semisal masalah pendidikan mahal, mahasiswa menuntut agar pendidikan murah dan gratis. Undang - Undang tidak pro rakyat.Mahasiswa menuntut evaluasi Undang - Undang tersebut agar lebih pro rakyat. 

Jika di pikir secara mendalam, sejatinya tuntutan ini tidak menyelesaikan masalah hingga ke akarnya.

Perlu di sadari bahwa adanya kebijakan yang tidak pro rakyat seperti pendidikan mahal, perampasan lahan adat, tukin dosen bermasalah, dua fungsi ABRI, Undang - Undang yang semakin menguatkan permainan korporasi dan masalah lainnya.

Tidak mungkin bisa  muncul kecuali ada Undang - Undang yang mengaturnya.Dan Undang - Undang yang di buat pasti mengikuti sistem politik.

Sistem demokrasi secara sadar telah di pilih negeri ini sebagai sistem politiknya.Sistem berdiri di atas prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Manusia di beri kedaulatan hukum untuk membuat aturan.Manusia legal berkumpul dan bersepakat atas sebuah aturan yang akan di terapkan.

Dari prinsipnya saja sistem politik demokrasi sudah bathil, karena sistem ini membuat umat Islam menyekutukan Allah Al - Hakim satu - satunya zat yang berhak mengatur manusia.Dan syirik adalah dosa besar.

Kemudian pada prakteknya sistem demokrasi penuh dengan kebohongan, manipulasi dan rekayasa yang menyesatkan umat manusia.Pasalnya rakyat tidak berkuasa secara mutlak.

Kekuasaan atas segala kepentingan umum berada di tangan pemimpin negara (pemerintah) sekalipun ada parlemen yang di klaim sebagai wakil rakyat.

Nyatanya aturan - aturan yang mereka sahkan berasal dari pengkajian pemerintah.Sistem seperti ini membuka ruang lebar terjadinya keculasan, karena hukum tergantung pada kepentingan manusia.Hukum akan di manfaatkan oleh orang - orang yang kuat pata pemilik modal misalnya.

Ideologi kapitalisme merupakan rumah bagi para pemilik modal, karena sistem ekonomi kapitalisme berdiri di atas asas kebebasan kepemilikan.

Kebebasan tersebut di jamin oleh Undang - Undang yang di buat penguasa.Disinilah peran sistem demokrasi itu.Sistem politik seperti inilah yang menyebabkan rakyat terus diliputi kekhawatiran, ketidak jelasan dan kegelapan di masa mendatang.

Siapapun yang memimpin, selama sistem demokrasi kapitalisme yang masih eksis maka aturan yang di hasilkan pasti menguntungkan para pemilik modal dan penguasa.

Pendidikan di kapitalisasi, pajak di naikkan, efisiensi anggaran yang memotong biaya layanan publik, lahan di rampas dan di geser oleh mafia tanah bahkan korporasi adalah sekelumit bukti dampak penerapan sistem demokrasi kapitalisme.

Sehingga jika masih ada yang menawarkan untuk kembali pada demokrasi demokrasi kerakyatan maka solusi itu hanya akan terus membelenggu rakyat indonesia dalam kegelapan.

Pangkal masalah ini yang seharusnya di pahami oleh umat, khususnya mahasiswa sebagai agen of change. Mahasiswa sudah seharusnya melek politik dan kritis. 

Namun kesadaran politik yang benar akan membuat mereka mampu memberikan solusi yang syar'i berasal dari islam.

Sistem politik islam telah jelas mendudukan semua masalah pada tempatnya.Sistem politik islam yang secara fiqih di kenal sebagai sistem khilafah memiliki 4 pilar dalam mengatur tata negara di antaranya :
1.Kedaulatan di tangan syara'
2.Kekuasaan milik umat
3.Mengangkat satu khalifah hukumnya fardhu bagi seluruh kaum muslim.
4.Hanya khalifah yang berhak melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum - hukum syara'.

Khalifahlah yang berhak membuat Undang - Undang Dasar dan semua Undang - Undang yang lain.Dan aturan yang di terapkan hanya hukum Allah.Mahasiswa seharusnya melakukan perubahan ke arah sistem.

"Indonesia Gelap" akibat tidak tunduk pada syari'at islam.Namun justru menerapkan sistem buatan manusia yakni siatem demokrasi.

Karena itu sudah saatnya mahasiswa menjadi agen perubahan untuk mengemban risalah islam dengan mengoreksi penguasa atas sepirit amar makruf nahi mungkar dan menyuarakan solusi islam.

Hanya dengan penerapan sistem islam meniscayakan masa depan masyarakat gemilang bukan gelap atau suram.

Namun untuk mewijudkan perubahan yang gemilang tidak mungkin mampu dilakukan kecuali berjuang bersama dengan kelompok dakwah islam ideologis.

Sebabnya, dengan kelompok itu mahasiswa dapat mengawali perubahan sesuai yang di contohkan Rasulullah.

Wallahua'lam bissawab.