Palestina Membutuhkan Kiriman Tentara Bukan Hanya Seruan

Oleh: Siti Zulaikha, S.Pd 
Aktivis Muslimah dan Pegiat Literasi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani menyuarakan keinginannya untuk menghentikan perang di Palestina dan daerah konflik lainnya. Pidato itu disampaikan di hadapan puluhan delegasi negara-negara Afrika dalam Forum Parlementer Indonesia Afrika (IAPF) 2024 di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024). .suara.com/read/2024/09/01

Sementara, IAPF merupakan forum parlemen Indonesia dengan negara-negara Afrika yang digelar dalam rangkaian Forum Tingkat Tinggi (FTT) Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 dan High Level Forum on Multi Stakeholder (HLF MSP). tvonenews.com 1/9/2024

Seruan demi seruan untuk mengakhiri konflik Palestina Zionis ini bukanlah hal pertama, namun sudah sejak lama digaungkan oleh berbagai pejabat atau penguasa Negeri muslim. Baik itu atas nama personal maupun atas nama kekuasaannya, tak terkecuali Mahkamah level internasional juga ikut memberi seruan dan kejaman kecaman. Namun yang terjadi hingga saat ini seruan-seruan itu tidak terbukti mampu menghentikan serangan Zionis ke Palestina, yang ada justru serangan semakin brutal, semakin jahanam, tidak beradab dan tidak manusiawi. Bahkan Afrika Selatan yang menyeret Zionis ke Mahkamah Internasional tidak segera diadili. Zionis malah mengelak dari tuduhan melakukan genosida terhadap rakyat Palestina.

Ketika realita sudah menunjukkan hal demikian, namun pejabat atau penguasa Negeri muslim memilih hanya sekedar seruan hentikan genosida di Palestina, sejatinya sikap itu dapat dikatakan sebagai pencitraan belaka. Karena secara fakta keberadaan Zionis jelas sebagai penjajah yang memang sengaja ditanamkan di Palestina oleh Amerika Serikat, negara pemegang ideologi kapitalisme. Tujuannya jelas, Zionis dipelihara untuk menjaga kepentingan Amerika Serikat di tanah-tanah kaum muslimin.

Berbeda dengan islam, di dalam islam untuk mengusir  penjajah dari wilayah kaum muslimin bukan dengan kecaman namun dengan jihad fisabilillah. Sebagaimana firman Allah ta'ala;
"Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Baqarah: 190)

Jadi sikap yang seharusnya dipilih oleh pejabat (penguasa) negeri muslim adalah mengirimkan tentara (pasukan) ke Palestina untuk memerangi dan mengusir Zionis dari sana. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh panglima Salahuddin al-ayyubi ketika merebut kembali Palestina dari pasukan salib.

Perlindungan optimal dan maksimal diberikan oleh Sultan Abdul Hamid II untuk menjaga tanah Palestina dari Theodor Herzl, seorang Yahudi yang bermimpi mendirikan negara Zionis di Palestina. Inilah sikap sebenarnya seorang muslim yang diberi amanah kekuasaan untuk menolong saudara seaqidah di Palestina. Sayang sikap tersebut tidak mungkin ada pada diri penguasa yang menerapkan sistem kapitalis.

Dimana sistem yang meletakkan penguasaan anteknya di negeri muslim, sekalipun bibir penguasa-penguasa muslim itu mengucapkan kecaman dan seruan hentikan genosida, namun Sikap mereka justru bermanis muka di depan Zionis. Mereka justru membuka hubungan diplomatik dengan Zionis, mereka justru membuka hubungan normalisasi dengan Zionis, atau semisal. Penguasa muslim harus tunduk pada hukum maupun perjanjian internasional yang membuat mereka mencukupkan diri dengan hanya memberi seruan dan kecaman.

Semua itu diperparah dengan strategi negara kapitalisme yang menjadikan negeri-negeri kaum muslimin sebagai negara national state, negara yang tersekat-sekat oleh garis imajiner batas negara. Negara yang masyarakatnya ditanamkan rasa nasionalisme hingga sibuk mengurus urusan mereka sendiri.

Sesungguhnya Islam membangun kekuatan ukhuwah atas dasar aqidah, tidak memandang suku, etnis atau ras manapun, selama mereka adalah orang-orang yang mengatakan syahadat mereka adalah saudara sesama muslim. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10;
"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara" (TQS. Al-Hujurat: 10)

Perasaan ini adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada semua muslim di manapun, agar perasaan ini terus membara di benar-benar kaum muslimin, maka Islam memerintahkan negara sebagai penjaganya. negara berperan penting dalam menanamkan sikap umat terhadap saudara sesama Muslim, terlebih yang dijajah seperti Palestina.

Negara juga wajib membina setiap rakyatnya untuk memiliki kesadaran politik Islam, sehingga mereka bisa memahami kewajiban melakukan dakwah dan jihad untuk melawan penjajah, bukan dengan memberikan kecaman. Bahkan mereka juga yang akan menuntut agar penguasa mengirimkan tentara atau pasukan ke wilayah kaum muslimin yang terjajah. Semua itu bisa dilakukan secara nyata manakala sistem pendidikan berbasis aqidah Islam.

Sistem pendidikan Islam memiliki dua tujuan, salah satu diantaranya adalah membangun kepribadian Islam. Yakni pola pikir (aqliyah) dan jiwa (nafsiyah) bagi anak-anak umat. Dengan kepribadian Islam inilah setiap muslim akan selalu menyeru kepada kebenaran melalui berbagai cara, sampai pada akhirnya Palestina bisa dibebaskan dari Zionis secara hakiki.
Hanya saja negara yang sanggup melakukan itu semua, yakni negara yang menerapkan sistem Islam secara Kaffah. Yaitu negara yang berdiri di atas aqidah Islam, bukan atas kendali negara lain, negara yang menjadi junnah (perisai) bagi kaum muslimin.

Wallahua'alambissawab