| 67 Views

Kelangkaan Gas LPG, Bukti Sistem Ekonomi Kapitalis Tidak Bisa Diharapkan

Oleh : Ummu Ara

Sejumlah wilayah di Indonesia mulai merasakan gas elpiji 3 kilogram langka di pasaran. Lantas apa penyebab gas elpiji 3 kg langka?

Diketahui, per 1 Februari 2025, pengecer tidak lagi diperbolehkan menjual gas elpiji 3 kg. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji bersubsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina. PT Pertamina Patra Niaga mengimbau warga untuk membeli elpiji 3 kilogram (kg) di pangkalan resmi. "Bagi masyarakat, pembelian di pangkalan resmi elpiji 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan pengecer, karena harga yang dijual sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/1/2025) 

Masyarakat mengeluhkan kelangkaan  gas LPG di berbagai tempat hal tersebut karena perubahan sistem distribusi yang awalnya pengecer boleh menjual gas LPG saat ini hanya pangkalan yang boleh menjualnya. Peraturan tersebut akan menyulitkan masyarakat, mematikan bisnis pengecer yang bermodal kecelakaan dan memperbesar bisnis milik pangkalan.

Perubahan tersebut adalah keniscayaan dalam sistem ekonomi kapitalisme, karena salah satu sifat sistem ini adalah memudahkan para pemilik modal besar untuk menguasai pasar dari bahan baku hingga bahan jadi.

Sistem ini juga meniscayakan adanya liberalisasi (migas) dengan memberi jalan bagi korporasi mengelola SDA yang sejatinya milik rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan migas ini pada perorangan/perusahaan.

Islam menetapkan migas termasuk dalam kepemilikan umum, dan mewajibkan negara untuk mengelola sumber daya tersebut untuk kepentingan rakyat, sesuai dengan fungsi negara sebagai raa’in.

Islam akan mengurus dan memudahkan rakyat mengakses berbagai kebutuhannya akan layanan publik, fasilitas umum dan sumber daya alam yang merupakan hajat publik, termasuk migas. Saatnya Ummat islam sadar kelangkaan gas LPG dan sulitnya kebijakan ini dikarenakan penerapan sistem ekonomi kapitalis, sudah saatnya Ummat kembali kepada sistem ekonomi islam.


Share this article via

47 Shares

0 Comment