CendekiaPos - Kasus dugaan korupsi di Pertamina semakin terang setelah tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan bukti baru terkait upaya oplosan Pertamax. Dalam penggeledahan yang dilakukan di PT Orbit Terminal Merak (OTM), Cilegon, Banten, tim penyidik menyita 95 bundel dokumen serta sejumlah barang bukti elektronik, termasuk dua unit ponsel dan sebuah DVR dari kediaman pengusaha minyak Riza Chalid di kawasan Panglima Polim, Jakarta.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengatakan bahwa saat ini penyidik masih menganalisis keterkaitan dokumen dan barang bukti yang telah disita dari PT OTM dan kediaman Riza Chalid. Tak hanya itu, pada Jumat (29/2/2025), tim penyidik juga menggeledah kantor Fuel Terminal Tanjung Gerem, yang dikelola oleh PT Pertamina Patra Niaga, guna mendalami skema dugaan korupsi yang terjadi.
Erick Thohir: Pertamina Akan Direview Total!
Menanggapi skandal ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina.
“Saya sudah minta review total. Kami akan melihat secara menyeluruh seperti apa perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan ke depan,” ujar Erick saat ditemui di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).
Evaluasi ini diambil sebagai langkah strategis menyusul penyelidikan Kejagung terhadap dugaan korupsi yang terjadi dalam subholding hingga kontraktor yang bekerja sama dengan Pertamina pada periode 2018-2024.
Dugaan Oplosan Pertamax: Ancaman bagi Konsumen?
Temuan bukti upaya oplosan Pertamax menjadi fakta baru yang mengejutkan, mengingat bahan bakar ini banyak digunakan oleh masyarakat luas. Jika benar terjadi praktik oplosan, hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi membahayakan kualitas bahan bakar yang digunakan oleh konsumen.
Kejagung masih terus mendalami peran berbagai pihak dalam skandal ini, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pejabat tinggi Pertamina dan pihak swasta.
Kini, publik menunggu apakah kasus ini akan menyeret nama-nama besar lainnya, serta bagaimana langkah Kejagung dan pemerintah dalam memastikan agar tata kelola minyak di Pertamina lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Kasus ini menjadi sorotan nasional dan memicu kekhawatiran publik akan keamanan pasokan bahan bakar serta potensi dampak ekonomi yang lebih luas. Mampukah Erick Thohir dan Kejagung membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya?
Kita tunggu perkembangan selanjutnya!
