Dilema PPN 12%! Pemerintah: Seenaknya Memainkan Kebijakan

Oleh : Susi Ummu Musa

Ditengah beban ekonomi yang carut marut, PHK massal yang terus berlanjut disitu pula awal Pemerintahan Prabowo Gibran membuat serangkaian Kebijakan yang mengejutkan rakyat yaitu dengan naiknya PPN 12%.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai ini cukup memanas dimasyarakat karna jelas akan berpengaruh dengan naiknya harga harga yang akan sangat memberatkan masyarakat tentunya
Hal ini memancing kemarahan masyarakat seperti dilansir KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah elemen masyarakat mulai turun ke jalan menolak kenaikan tarif Pajak pertambahan Nilai (PPN) 12% yang berlaku pada 1 Januari 2025. Barang apa saja yang akan dipungut PPN 12%? Lalu apa dampak PPN 12% bagi masyarakat?

Penolakan PPN 12% antara lain dilakukan oleh mahasiswa. Diberitakan Kompas.com, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan PPN 12% di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

Dan yang anehnya Presiden Prabowo berubah pikiran dan mengambil arah kebijakan dengan membatalkan kenaikan PPN secara umum dan sekedar menaikkan PPN untuk barang mewah saja.

Pembatalan kenaikan itu seolah olah membuat dingin masyarakat namun jika diperhatikan ya mestinya sama juga masyarakat tetap membayar pajak dari yang sebelumnya 11 %. Masih sama beban yang dirasa masyarakat dari Pajak ini. Namun, langkah ini menunjukkan sikap inkonsistensi pemerintah dalam memutuskan kebijakan ekonomi yang menyangkut hajat hidup rakyat.

Disistem Kapitalis sekuler yang diterapkan saat ini dinegri kita Pajak adalah sumber pemasukan yang  harus dilakukan demi menjaga APBN 
Dilansir Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal kuat bahwa, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang diamanatkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) naik menjadi 12% pada Januari 2025 akan tetap dilaksanakan.
Penegasan ini ia sampaikan saat rapat kerja dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi XI DPR. Sri Mulyani menjawab pertanyaan para anggota DPR tentang kepastian kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

"Sudah ada UU, nya kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan. Tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa... bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannnya," tegas Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI, dikutip Senin (25/11/2024).

Negara Pemalak Rakyat 

Tahun ketahun Pajak terus dinaikkan dengan sejumlah alasan tanpa memikirkan nasib rakyat, baik yang kaya maupun miskin sama sama wajib mengeluarkan pajak.
Ditengah menggunungnya hutang negara dan sistem ekonomi yang tidak stabil pemerintah selalu menjadikan pajak untuk mendongkrak pendapatan negara.
Alih alih bisa menutupi APBN toh nasib rakyat juga masih dalam kesulitan.
Inilah wajah pemerintahan sekulerisme Kapitalis semua dikuasai para korporat.

SDA yang melimpah dikuasai Asing dan rakyat hanya mendapatkan remah  remahnya saja. Bahkan lapangan pekerjaan pun sulit ditemukan.
Maka tak salah jika negara kita hanya memalak rakyat seenaknya.

Wallahu a lam bissawab