Bersenang-senang di Atas Penderitaan Rakyat Miskin

Oleh : Nurendra
Aktivis Dakwah 

Tunjangan rumah dinas anggota DPR menambah panjang daftar fasilitas yang diterima anggota dewan. Tunjangan ini tentu diharapkan memudahkan peran anggota dewan sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Namun melihat realita sebelumnya, dan realita anggota dewan periode ini, mungkinkah harapan rakyat dapat terwujud? Optimalkah kerja mereka?

Tunjangan tersebut ironis jika dibandingkan dengan realita yang di hadapi rakyat hari ini, yang masih kesulitan memiliki rumah, bahkan ada 'beban' iuran tapera bagi pekerja. Makin ironis ketika keputusan anggota dewan justru membuat rakyat makin susah hidupnya.

Faktanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029, tak lagi mendapatkan rumah dinas (rumda), tetapi akan digantikan dengan uang tunjangan perumahan. Beredar kabar bahwa tunjangan rumah untuk anggota DPR mencapai Rp50 juta per bulan.

Kebijakan tersebut mengundang pro dan kontra. Menurut pengamal Tata kota, Nirwono Yoga, memberikan tunjangan bukan langkah yang efektif karena tidak semua orang membutuhkan rumah dinas (rumda). Ia menyarankan agar rumah-rumah yang ada diperbaiki untuk digunakan anggota DPR yang benar-benar membutuhkan.

Rumah dinas sebaiknya diprioritaskan untuk anggota dewan yang datang dari luar Jakarta serta tidak mempunyai rumah, sedangkan anggota dewan yang sudah memiliki rumah di jakarta tidak memerlukan fasilitas itu.

Di tengah kemiskinan rakyat yang semakin sistemik, para wakil rakyat justru berlomba memperkaya diri mereka sendiri. Banyak dari rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Salah satu diantaranya adalah Sumut peringkat ke-4 provinsi jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, berdasarkan duta Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin hingga Maret 2024 berjumlah 25,22 juta jiwa atau 9,03%, lantas provinsi manakah yang jumlah penduduk miskinnya terbanyak di Indonesia?

Dilansir detik finance, PLT sekertaris utama BPS Imam Machdi menjelaskan, penduduk miskin dipulau Jawa mencapai 13,24 juta orang atau 52,48% dan Sumatra mencapai 5,55 juta orang atau 22,01% sisanya penduduk miskin berada di Bali dan Nusa Tenggara dengan jumlah 2,02 juta orang Sulawesi 1,96 juta orang, Maluku dan Papua 1,51 juta orang, serta Kalimantan 946 ribu orang.

Hal yang wajar terjadi dalam sistem kapitalis, ketika para anggota dewan perwakilan rakyat justru lebih mementingkan kepentingan sendiri dibanding dengan kepentingan rakyat. Sistem yang berorientasi pada materi ini hanya akan menguntungkan mereka para pemilik modal. Mendapat kekuasaan berarti mendapatkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya. Dalam sistem ini, urusan rakyat tidak menjadi prioritas. Karena rakyat hanya menjadi alat untuk mendapatkan kekuasaan. 

Berbeda dengan sistem Islam. Islam memandang bahwa kekuasaan adalah alat untuk bisa mensejahterakan serta mengurusi urusan umat. Termasuk dalam hal ini kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh, karena Islam sesungguhnya telah menyadari bahwa terkadang kefakiran dan kemiskinan akan menjadikan manusia kepada kekufuran.

Kebodohan-kebodohan termasuk sebab kesesatan yang paling besar, tidak sebatas sesat diri, namun menyesatkan orang lain.

Dalam Islam ada metode untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan mengelola sumber daya alam oleh negara, di mana hasilnya akan didistribusikan untuk seluruh kepentingan rakyat. Mulai dari menjamin sandang dan papan mereka, menjamin pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. 

Telah dicontohkan dalam masa ke khilafahan Islam, Islam sebagai ideologi sempurna telah mewajibkan negara (khilafah) melindungi harta rakyat dan menjamin kehidupan mereka. Rakyat adalah amanah, mereka layaknya gembalaan yang wajib dijaga dan dilindungi oleh pengembalanya, Nabi saw., bersabda 

"Imam (khilafah) itu pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang dia urus. (HR. Al-Bukhari dan Ahmad)"

Sebaliknya, Islam mengancam para penguasa yang menelantarkan kebutuhan rakyat, apalagi menghalangi hak-hak mereka. Sabda Rasulullah saw.

"Tidak seorang pemimpin pun yang metup pintunya dari orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan kebutuhan dan kemiskinan nya. (HR. At-Tirmidzi)"

"Sedekah terbaik adalah yang berasal dari orang kaya. (HR. Al-Bukhari)"

Demikianlah, Islam menerapkan sistem ke kuasaaan dan para penguasa yang benar - benar meri'ayah (mengurusi) umat. Dengan dorongan takwa, para penguasa Islam bekerja keras untuk melindungi dan menjamin kehidupan rakyat. Sebabnya mereka tahu bahwa jabatan mereka bisa menjadi bencana bagi mereka pada hari akhir jika mereka menelantarkan amanah mengabaikan urusan rakyat apalagi sambil memperkaya diri sendiri.

Alhasil, tak ada alasan untuk tidak menerapkan syariah Islam. Itu merupakan kewajiban seluruh kaum muslim sekaligus merupakan hakum Allah yang wajib mereka tunaikan, penerapan syariah Islam akan memberikan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Karena sesungguhnya penguasaan wajib menyertakan rakyatnya bukan sebaliknya saling memperkaya diri dan abai pada masalah rakyat yang sudah memilih mereka untuk mewakili mereka. Wallahu'alam bissawab