PHK Selalu Menghantui Pekerja

Oleh : Fitri Lesnawati

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Sepatu Bata Tbk (BATA) terpaksa harus menyetop pabrik produksi di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 233 pekerja harus menerima kenyataan pahit yaitu terkena PHK massal.

Menurut catatan CNBC Indonesia, dalam kurun waktu setahun terakhir (2023-2024), sudah ada 8 pabrik 'raksasa' yang tutup di Jabar. Sebelum pabrik Bata yang akhirnya tutup dan melakukan PHK massal terhadap 233 pekerjanya.

Publik juga gempar karena tutupnya pabrik ban PT Hung-A Indonesia yang beroperasi di Cikarang, Jawa Barat. PT Hung-A Indonesia tutup pada awal Februari 2024 yang menyebabkan seluruh karyawan yang berjumlah sekitar 1.500 orang diberhentikan sejak 16 Januari 2024.

Pemberhentian kerja tentu akan mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Meski para karyawan itu diberi pesangon, mereka tetap akan melalui masa tunggu dalam mencari kerja. Pada masa itu, mereka tetap mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. 

Namun saat ini, bersamaan dengan tingginya inflasi, harga kebutuhan juga ikut naik. Alhasil, Kondisi makin parah ketika harus berhadapan dengan biaya kesehatan, pendidikan serta pajak. Uang pesangon tidak lagi bisa diharapkan untuk menopang semua kebutuhan.

Inilah akibat penerapan sistem kapitalisme yang berbasis sekularisme. Agama tidak perlu menjadi petunjuk manusia. Mereka akan menggunakan akal saja sebagai pemutus kebijakan. Hasilnya, standar baik buruk pun ikut bersumber dari akal. Orientasi kapitalisme adalah materi (keuntungan) sehingga tidak akan lahir kebijakan, kecuali demi mendapatkan keuntungan.

Kapitalisme juga menghilangkan peran negara sebagai penanggung jawab kebutuhan rakyat. Rakyat dibiarkan mencari kerja sendiri. Negara hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator saja. Semua diserahkan pada swasta atau perusahan. Akibatnya ketika perusahaan mulai tidak produksi atau stok barang mandeg. 

Maka sebagai karyawan akan menjadi imbasnya PHK besar-besaran. Karena dalam sistem kapitalisme karyawan dianggap barang produksi yang harus menghasilkan. sudah tidak asing lagi sistem ini yang berasaskan manfaat dan kepentingan semata.

Islam memiliki sistem pemerintahan yang disebut Negara Islam. Negara Islam inilah yang akan menjalankan aturan sesuai dengan panduan hukum syarak. Hukum Syarak mengatur bahwa seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab mengurusi kebutuhan rakyat. 

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:
"Imam (khalifah) adalah raa'in ( pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari)

Oleh karena itu, maka seorang pemimpin negara akan memastikan semua masyarakat terpenuhi kebutuhannya. Diantara beberapa kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin negara untuk mengurus rakyat salah satunya adalah sebagai berikut :

Pertama, menerapkan sistem keuangan ekonomi Islam yang terpusat. Keuangan akan diatur oleh baitul mal (kas negara). Baitul mal mendapat pemasukan dari banyak pos, seperti jizyah, kharaj, fai, ganimah, pengelolaan SDA, dan sebagainya. 

Baitulmal akan mengatur pengeluaran, salah satunya memeberikan kepada rakyat berupa layanan pendidikan, kesehatan, dan segala macam fasilitas dengan harga terjangkau bahkan gratis. Selain itu, baitul mal juga mempunyai pos khusus, yaitu pos zakat. 

Maka seorang pemimpin negara akan memberikan zakat ini kepada delapan golongan( asnaf) yang berhak menerima zakat. Setelah terpenuhi dan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka tidak lagi menjadi penerima zakat.

Kedua, memberikan bantuan pinjaman atau modal tanpa riba untuk siapa saja yang membutuhkan modal. Dengan begitu masyarakat bisa memilih menjadi wiraswasta atau berdagang dan bercocok tanam bagi yang mampu menggarapnya.

Semua kebijakan ini akan menyelamatkan nasib karyawan dari terkena PHK. Sayangnya, kebijakan ini tidak bisa diterapkan dalam sistem kapitalisme sekarang. Karena hanya berlaku dalam sistem Islam yang mampu menyejahterakan seluruh warganya.

Wallahu a'lam bish-shawwab