Banjir Import Baju China

Oleh : Ummu Sab'ah 

Ditengah gonjang- ganjing ekonomi kita yang serba sulit banyaknya industri pakaian jadi yang gulung tikar dan berakibat pada pemecatan hubungan kerja yang semakin banyak dikarenakan daya beli masyarakat yang semakin menurun ditambah saingan pula dengan produk China yang merajai dan mendominasi pasar domestik, seperti yang dikutip dari Jakarta, CNBC Indonesia - Banjirnya pakaian impor murah asal China nampak jelas di Pusat Grosir Tanah Abang.

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di lantai 1 Jembatan Blok A Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat hari ini, Jumat sore (9/8/2024), dapat terlihat sejauh mata memandang, pakaian impor asal China, termasuk baju bayi dan anak, terpampang dan dipajang rapih di kios-kios para pedagang, disamping akibat dari pasar bebas, negara benar-benar membebaskan sebebas-bebasnya import barang terkhusus negara China.

Pemerintah tidak mengeluarkan  peraturan dalam rangka melindungi untuk kestabilan produk dalam negeri, sehingga berakibat pada kalah saing dengan produk China dikarenakan mengesampingkan kualitas dan keamanan produk seperti tidak adanya lebel SNI pada pakaian bayi dan anak-anak.

Padahal ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 7/2014 tentang Pemberlakuan SNI Persyaratan zat warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi secara Wajib. Harganya pun terbilang sangat murah, satu potong baju anak hanya dihargai Rp20.000-Rp50.000 saja, tergantung ukuran dan model pakaian dan warna serta corak yang menarik. Maka secara otomatis masyarakat lebih memilih produk China daripada produk dalam negeri. 

Negara tidak bisa menyelesaikan pengganguran jika ini dibiarkan dan rakyatpun makin bertambah miskin. Negara hadir hanya mempertemukan penjual dan pembeli selebihnya tidak ada pengaturan dalam rangka mengurusi atau memastikan rakyatnya aman ketika menggunakan produk-produk import.

Berbeda jauh ketika Islam diterapkan secara kaffah dalam institusi khilafah, negara akan hadir sebagai "ra'in" yaitu negara akan memposisikan sebagai pengemban amanah
sebagaimana hadist Rosulullah SAw"

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه

Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. (HR Imam Bukhari)

Pemimpin Islam dengan kayakinannya akan bertanggung jawab penuh karena kesadarannya semua yang dilakukan akan dimintai pertanggung jawabannya dihadapan Allah Swt. Karena itu dalam mengurusi rakyatnya tidak akan berlaku dzalim dan tidak akan berpihak kepada asing terutama orang kafir dan akan membatasi segala bentuk kerjasama dan akan lebih mengutamakan produk dalam negeri sebagai bentuk kedaulatan ekonomi, maka dapat dipastikan keamanan produk serta mencegah melonjaknya angka pengangguran dan akan terciptanya sebuah keseimbangan dalam ekonomi karena diambil dari aturan Allah yang maha sempurna.

Semakin rindu ingin segera di tegakkannya syari'at Islam kaffah dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah, tentunya keberkahan senantiasa dirasakan oleh setiap kaum muslimin karena adanya Khilafah dapat menjaga akidah dan keimanan kaum muslimin agar tetap dalam ketaatan kepada Allah Swt dalam seluruh aspek kehidupan.

Wallahu a'lam bi shawab